Senin, 14 September 2009

2010, Depdiknas tidak Bayarkan Tunjangan Profesi Guru

2010, Depdiknas tidak Bayarkan Tunjangan Profesi Guru
Senin, 14 September 2009 12:01 WIB

GORONTALO--MI: Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah mengeluarkan kebijaksanaan baru bahwa mulai tahun depan tunjangan profesi bagi guru (PNS) akan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, ini tidak masuk dalam komponen perhitungan anggaran minimal 20 persen APBD.

Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga (Dikpora) Provinsi Gorontalo, Weni Liputo, mengatakan, pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang telah bersertifikasi oleh bupati dan wali kota merupakan pelimpahan dari Depdiknas. "Dana tersebut sebelumnya dibayarkan Depdiknas melalui dan pendidikan provinsi," kata Weni, Senin (14/9).

Dia menjelaskan bahwa tunjangan profesi yang nanti akan dibayarkan oleh bupati dan wali kota tidak dapat masuk dalam perhitungan anggaran pendidikan minimal 20 persen pada APBD sebagaimana amanah konstitusi. Pasalnya, kebijaksanaan tersebut sifatnya adalah pelimpahan .

Pembayaran tunjangan tersebut berlaku bagi tenaga guru yang lulus sertifikasi sejak 2006 hingga 2008. Untuk yang 2009 masih tetap akan dibayarkan oleh pemerintah pusat, melalui Dinas pendidikan Provinsi. Tenaga pendidik atau guru memang layak untuk mendapatkan tunjangan profesi, sebab terkadang pekerjaan yang dilakukan begitu banyak dan berat tidak sesuai dengan imbalan yang diterima.

Meskipun tidak masuk dalam anggaran pendidikan yang 20 persen, namun pembayarannya harus tepat waktu dan tidak alasan untuk menunda, sebab kebanyakan tunjangan tersebut digunakan sebagai dana operasional guru. "Guru yang bertugas di daerah terpencil sangat terbantu dengan adanya tunjangan profesi," kata Weni. (Ant/OL-04)

Jumat, 19 Juni 2009

Gaji Guru dan Dosen Naik 50 Persen Lebih

Foto

Jakarta,4/6(Pinmas)--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji pendidik, guru dan dosen, dinaikkan hingga lebih dari 50 persen pada 2010.

"Dengan adanya kenaikan anggaran pendidikan menjadi minimal 20 persen dari belanja negara, maka yang mendapat cukup banyak (alokasi) adalah para pendidik, guru, dan dosen," kata Menkeu di DPR, Jakarta, Rabu.

Menkeu menyebutkan, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri pada 2010 hanya akan mencapai 15 persen, itu pun termasuk uang lauk pauk.

"Khusus untuk pendidik, guru, dan dosen kenaikannya akan lebih dari 50 persen dan akan dihitung berdasarkan golongannya," tegasnya.

Menkeu melanjutkan, kenaikan ini ternyata tidak hanya berlaku untuk pendidik negeri, namun berdasarkan amanat APBN, juga berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi pendidik swasta.

"APBN juga harus membayar tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS, asal mereka bersertifikat. Ini mengikuti ketentuan UU tentang pendidikan," jelasnya.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2010 yang disampaikan kepada DPR, pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp949,1 triliun, pendapatan negara dan hibah Rp871,9 triliun. Dengan postur demikian maka terdapat defisit sebesar Rp77,1 triliun atau 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sementara belanja negara akan mencapai Rp949,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp661,4 triliun dan transfer ke daerah Rp287,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp330,0 triliun dan belanja non K/L Rp331,4 triliun.(ant/ts)

Selasa, 16 Juni 2009

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU 2009

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU 2009
by MAJALAH.KOMUNITAS

27/05/2009 - 00:30

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

BESARAN

Bagi guru PNS besaran tunjangan profesi adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi diberikan setara dengan gaji pokok PNS per bulan sesuai dengan penetapan “in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007.

SIFAT

Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi.

SUMBER DANA

Dana untuk pembayaran Tunjangan Profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK Depdiknas yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

KRITERIA PENERIMA

Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru dan yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dari Dirjen PMPTK Depdiknas.

PEMBAYARAN

Tunjangan Profesi diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas terhitung
mulai awal tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan mendapatkan nomor registrasi (NRG) dari Depdiknas.

PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN

Pemberian tunjangan profesi dapat dihentikan apabila guru dan guru diangkat dalam jabatan sebagai
pengawas penerima tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. meninggal dunia,
2. mencapai batas usia pensiun (guru PNS dan bukan PNS dengan batas pensiun 60 tahun),
3. tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas,
4. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan,
5. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama,
6. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap,
7. tidak memenuhi beban kerja yang disyaratkan.


Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dapat dibatalkan dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada Negara apabila:
a. Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan tidak sah atau batal,
b. Data yang diajukan sebagai persyaratan mendapat Tunjangan Profesi tidak sah.

PENERBITAN SK PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI


Untuk penerbitan SK penetapan penerima tunjangan profesi, guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh NRG dari Departemen Pendidikan Nasional, guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas harus mengumpulkan berkas data sebagai berikut :

1. Foto kopi SK yang mencantumkan gaji terakhir, dapat berupa SK kenaikan pangkat terakhir, atau SK kenaikan gaji berkala terakhir, atau Leger Gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
2. Surat Keterangan beban kerja
3. Surat Keterangan tugas tambahan bagi guru yang diberi tugas tambahan
4. Foto kopi nomor rekening Bank/Pos yang masih aktif.
5. Foto kopi SK sebagai guru tetap dari yayasan atau satuan pendidikan bagi guru bukan PNS yang bertugas disekolah swasta.
6. Foto kopi SK sebagai guru bukan PNS dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi guru bukan PNS yang bertugas disekolah negeri.
7. Foto kopi SK sebagai pengawas bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

MEKANISME PEMBAYARAN TPP



MEKANISME PENGHENTIAN

1. Dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK Depdiknas up Direktorat Profesi Pendidik dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi nama guru yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi
2. Ditjen PMPTK Depdiknas membuat surat penetapan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
3. Dinas pendidikan provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.



MEKANISME PEMBATALAN

1. Dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PMPTK Depdiknas up Direktorat Profesi Pendidik tentang kecurangan yang dilakukan oleh guru penerima tunjangan profesi.
2. Ditjen PMPTK Depdiknas membuat surat penetapan pembatalan pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan.
3. Dinas pendidikan provinsi melakukan penghentian pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
4. Guru yang bersangkutan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima ke kas negara melalui dinas pendidikan provinsi.



SANKSI

PP Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru, Pasal 63 ayat (5) menyatakan:
Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik dan/atau Sertifikat Pendidik dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.

Sumber : Litbang Majalah Komunitas/Pedoman Sertifikasi Guru 2009

Rabu, 29 April 2009

TUNJANGAN GURU PAI MENUNGGU DAFTAR NOMINATIF TURUN

TUNJANGAN GURU PAI MENUNGGU DAFTAR NOMINATIF TURUN Cetak
Oleh : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim
Selasa, 28 April 2009
Tunjangan Guru Pendidikan Agama Islam PAI akan cair setelah Madrasah dan Pendidikan Dasar Agama Islam (Mapenda) Depag Jatim menerima Daftar Nominatif penerima tunjangan.


Kasi Mapenda Depag Jatim, Drs Syairofi MEd Selasa (28/4) mengatakan, guru PAI akan mererima tunjangan Setelah Mapenda mendapatkan Daftar Nominasi. Sampai saat ini pihaknya belum menerima SK Daftar Nominatif penerima tunjangan untuk PAI yang diperbantukan di sekolah umum.
SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Daftar Nominatif baru akan dibawa Direktur PAIS pada 3 Mei mendatang di Sun City Sidoarjo. Depag memang bertangung jawab membayar guru NIP 13 Depdiknas dan guru NIP 15 Depag yang diperbantukan ke sekolah-sekolah umum.
Pada Senin (27/4), Mapenda telah menerima Daftar Nominatif untuk guru Raudhatul Atfhal (RA) dan Madrasah yang bukan PNS. Setelah menerima daftar Nominatif mapenda menggandakan daftar tersebut serta memeriksa dan mendata sesuai asal kota masing-masing. Setelah pendataan selesai, daftar penerima akan dikirimkan ke kota masing-masing sehingga memudahkan untuk menentukan penerima tunjangan.
Pada Jumat 24/4, Mapenda menerima 20 perwakilan dari PAI yang menuntut cairnya tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Berdasarkan surat Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nomer S-145/MK.05/2009 pada 12 Maret lalu tentang pemberian tunjangan profesi guru dan dosen baik PNS maupun Non PNS dilingkungan Depdiknas dan Depag ada tiga poin.
Pertama sesuai UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberikan tunjangan profesi dan ketentuan mengenai tunjangan ditentukan Peraturan Pemerintah (PP), Kedua pada PP No 7 tahun 1977 tanggal 1 maret 1977 tentang Tunjangan PNS seperti guru dan dosen diatur dengan Peraturan Presidan.
Ketiga sesuai usul Menteri Agama dengan melalui surat No SJ/B.1/2/KU.00.2/172/2009 pada 3 Februari 2009 dan hasil rapat dengan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi pada 16 Februari 2009 menyetujui tunjangan profesi guru dan dosen dengan dua ketentuan. Ketentuan poin 3a mennyatakan sampai dengan akhir Juni 2009 PP/Perpres belum ditetapkan, maka pemberian tunjangan profesi guru PNS/Non-PNS pada Depdiknas dan Depag dihentikan, Poin 3b apabila sampai akhir 2009 PP/Perpres mengenail hal tersebut belum ditentukan maka tunjangan yang sudah terlanjur diberikan akan di potong secara bertahap dari gaji guru yang bersangkutan.
Guru yang lulus sertifikasi sebelum 2008 diberikan tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari 2008. Bagi guru Madrasah Non PNS yang sudah menerima tunjangan profesi tahun 2008 diperhitungkan kekurangannya untuk dibayar pada tahun ini. Guru yang lulus sertifikasi 2008, diberikan tunjangan profesi mulai Januari 2009.
Besarnya tunjangan profesi guru dan Dosen PNS untuk setiap bulan sesuai dengan surat keputusan gaji berkala terakhir. Sedangkan bagi guru Non-PNS sebesar Rp 1,5 juta, dan bagi Dosen Non-PNS disertakan dengan dosen PNS pada jabatan akademik serta masa kerja yang sama. (oby)

Selasa, 07 April 2009

SBY Tidak Akan Mencabut Tunjangan Profesi Guru


by MAJALAH.KOMUNITAS

04/04/2009 - 14:16

Di Acara Silaturahim dengan SBY bersama Mensesneg Hatta Rajasa, Menkokesra Abu Rizal Bakri, Mendiknas Bambang Sudibyo dan Ceo Jawa Pos Grup Dahlan Iskan

SURABAYA - Para pendidik penerima dan calon penerima tunjangan profesi guru boleh tersenyum. Di hadapan para guru se-Jawa Timur peserta program Untukmu Guruku 2009 tadi malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin tidak akan mencabut tunjangan profesi bagi para pendidik.

''Isu yang mengatakan bahwa tunjangan profesi guru akan dicabut sama sekali tidak benar,'' kata SBY disambut tepuk tangan sekitar 4.500 guru yang memadati gedung DBL Arena, Surabaya.

Dikemas dengan acara bertajuk ''Silaturahim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 4.500 Guru'', hadirin adalah para peserta program Untukmu Guruku 2009 yang dihelat harian Jawa Pos sejak tiga bulan lalu. Tadi malam adalah puncak acaranya.

SBY dalam sambutannya menceritakan, gara-gara isu yang menyatakan tunjangan profesi guru dicabut, dia sampai menggelar rapat mendadak sebelum bertolak mengikuti KTT G-20 di London, Inggris. ''Pada 30 Maret lalu, satu jam sebelum terbang meninggalkan Jakarta menuju Inggris, saya memimpin rapat kecil di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma,'' kata SBY.

Hadir dalam rapat itu Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa menteri yang lain. SBY menegaskan, tidak ada pembatalan tunjangan profesi guru. Bahkan, dia menjamin tunjangan tersebut tetap dicairkan secara konsisten, sejalan dengan penerimaan pendapatan.

Seperti diberitakan, kabar pencabutan tunjangan profesi itu muncul ketika ada Surat Menkeu No S- 145/MK05/2009 tertanggal 12 Maret yang menyatakan, jika sampai akhir Juni 2009 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) mengenai tunjangan profesi guru dan dosen belum ditetapkan, pembayaran tunjangan profesi sementara dihentikan. Kemudian, tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan yang telanjur dibayarkan akan dipotong secara bertahap dari gaji guru sesuai ketentuan.

Kabar tersebut sempat meresahkan para guru. Misalnya, guru di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Mereka bahkan sampai tak bisa berkonsentrasi mengajar begitu mendengar kabar tersebut (Jawa Pos, 31 Maret 2009). Beberapa hari kemudian pemerintah melalui Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan tidak akan mencabut tunjangan profesi guru. Artinya, tunjangan itu tetap akan dicairkan. Dan, tadi malam jaminan tidak akan mencabut tunjangan profesi guru disampailan langsung Presiden SBY di hadapan ribuan guru.

SBY menambahkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu dilakukan sejak pertama dia mengemban amanah. Beberapa minggu setelah dilantik, Mendiknas Bambang Sudibyo mendatangi ruang kerja SBY. ''Intinya, membicarakan bagaimana menempatkan guru di tempat yang mulia,'' jelas SBY.

Selain itu, bagaimana kesejahteraan guru menjadi semakin baik. Karena itulah, muncul gagasan untuk menjadikan guru sebagai profesi sejak 2005. Bukan hanya itu, peraturan pemerintah tentang pendidikan, wajib belajar, dan semua aturan terus berlanjut untuk mendukung kebijakan tersebut.

''Saya ingin pemerintah konsisten. (Tunjangan profesi) Harus berlanjut. Jangan diubah-ubah, nanti membingungkan rakyat,'' kata SBY yang sepulang mengikuti KTT G-20 langsung ke Surabaya. Salah satu yang dilakukan adalah terus memperbaiki kesejahteraan agar terus meningkat.

Saat memberikan sambutan, SBY sempat berkelakar dengan menyinggung gajinya yang tidak pernah naik meski menjadi presiden menginjak tahun kelima. ''Ngomong-ngomong, gaji saya belum pernah naik. Tapi, tidak apa-apa. Yang penting gaji guru naik dulu. Biar semua untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Orang seperti saya nanti saja,'' kata SBY yang disambut tepuk tangan meriah para guru.

Menjelang akhir sambutannya, dia memberikan pesan dan harapan kepada guru-guru di Jawa Timur. Sesuai dengan singkatannya, lanjut SBY, guru adalah digugu (dipercaya, Red) dan ditiru. Menurut dia, jika omongan seorang guru dan nasihatnya diterima serta dijalankan, berarti telah menjadi guru yang baik.

Untuk bisa demikian, seorang guru harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. ''Jika hal itu bisa dipraktikkan, watak dan pemahaman bangsa ini makin maju. Syaratnya, bisa digugu dan ditiru,'' ucapnya.

Bahkan, lanjut dia, lebih hebat lagi kalau guru bisa berinovasi dan mencetak prestasi. Menurut dia, itulah yang dinamakan guru plus. Yaitu, bisa digugu, ditiru, dan mencetak prestasi yang membanggakan. ''Dan, Jawa Pos telah melakukan itu,'' tambahnya.

SBY juga sempat memuji dan mengucapkan terima kasih kepada CEO Jawa Pos Dahlan Iskan. Sebab, Jawa Pos, kata SBY, telah berupaya memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pengajaran termasuk kesejahteraan guru. ''Saya menilai, Jawa Pos pun terus melakukan kegiatan yang sangat penting ini,'' tambahnya.

Termasuk, lanjut ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, upaya mendorong pemerintahan yang baik agar lebih cepat hadir di negeri ini. Yaitu, melalui Otonomi Awards. Menurut dia, jika pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga lokal baik, bersih, dan tidak korupsi, negara ini akan semakin maju dan sejahtera. ''Saya senang Jawa Pos Group karena peduli dengan pemerintahan yang baik,'' tandasnya.

Selain didampingi Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dan putranya, Edy Baskoro Yudhoyono, SBY hadir di acara yang dimulai pukul 19.00 itu bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka, antara lain, Mensesneg Hatta Radjasa, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menkominfor M. Nuh. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan istri juga hadir mendampingi presiden.
(jawapos/eko/sha)

Senin, 23 Februari 2009

Mulai Tahun ini, Tunjangan Profesi Guru Cair Tiap Bulan

Senin, 23 Februari 2009 Jawa POS
Berita Utama
[ Minggu, 25 Januari 2009 ]
Mulai Tahun ini, Tunjangan Profesi Guru Cair Tiap Bulan
JAKARTA - Para guru pemegang sertifikat pendidik tak perlu lagi khawatir menanti pencairan tunjangan profesi tiap tiga bulan sekali. Sebab, mulai tahun ini, tunjangan profesi akan cair tiap bulan. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) segera mengeluarkan SK waktu pencairan tunjangan profesi dan mengirimkannya ke seluruh dinas pendidikan provinsi.

Direktur PMPTK Achmad Dasuki mengatakan, untuk mempercepat cairnya tunjangan profesi guru, pihaknya akan menggandeng lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP). Saat ini, pihaknya sudah melatih 31 LPMP se-Indonesia. Satu LPMP dilatih dua orang. ''Dua orang anggota LPMP itu nanti akan melatih delapan anggota LPMP lainnya,'' terang Dasuki. Dengan demikian, sepuluh anggota LPMP nanti akan membantu menyiapkan pemberkasan persiapan keluarnya SK tunjangan profesi.

Sebelumnya, Dirjen PMPTK sempat kewalahan mengurusi ratusan berkas guru untuk mendapat tunjangan profesi. Karena itu, untuk percepatan keluarnya SK tunjangan tersebut, Ditjen PMPTK menggandeng LPMP. Sebab, LPMP dinilai lebih dekat dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. ''Selain itu, LPMP memiliki peralatan sistem informasi manajemen yang dapat mengolah data dengan baik,'' terangnya.

Dasuki mengatakan, para guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik atau lulus sertifikasi 2008 bisa menyerahkan berkasnya ke LPMP melalui dinas pendidikan setempat. ''Tidak perlu lagi menyerahkan ke pemerintah pusat,'' ujarnya. Syaratnya, mereka memiliki surat keterangan yang menunjukkan telah mengajar 24 jam seminggu, fotokopi gaji terakhir, serta nomor rekening yang masih aktif. ''Guru non-PNS harus menyertakan surat penyetaraan golongan,'' ujarnya. Hal itu seperti yang diatur dalam Permendiknas 47/2008 tentang in passing.

Setelah diserahkan ke LPMP, instansi tersebut akan mencatat nama guru, gaji pokok terakhir, dan golongan PNS dalam sebuah lampiran SK. Lampiran tersebut kemudian dikirimkan ke pemerintah pusat untuk diterbitkan SK tunjangan profesi guru. ''Lantas, kami akan mengirimkan SK tersebut ke dinas pendidikan provinsi tanpa melalui lagi kabupaten/kota,'' jelasnya. (kit)